Logo

PROFIL DP3A KOTA BAUBAU

GAMBARAN PELAYANAN DPPPA

 

  • Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPPPA Kota Baubau

 

  • Struktur Organisasi DPPPA Kota Baubau

DPPPA Kota Baubau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05  Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan DPPPA Kota Baubau, dan Peraturan Walikota  Nomor 17 tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi DPPPA. Susunan Organisasi DPPPA adalah sebagai berikut:

  1. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) terdiri dari:
  • Kepala Dinas;
  • Sekretariat;
  • Bidang Data, SIGA dan Partisipasi Masyarakat;
  • Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
  • Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga.
    1. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    2. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (b) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Sekretaris.

Uraian Tugas

DPPPA Kota Baubau lahir sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Baubau melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, DPPPA menyelenggarakan fungsi  :

  1. Koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  2. Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  3. Pengendalian penyelenggaraan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  4. Pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
  5. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
  6. Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Walikota Baubau;
  7. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dalam fungsinya kepada Walikota Baubau;

 

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota  Nomor 17 tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi DPPPA sebagai berikut:

 

  1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dalam memberikan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) yang meliputi urusan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan, Umum, Perlengkapan, Pengolahan Urusan Rumah Tangga, Kehumasan, Protokol, melaksanakan urusan Pendidikan dan Pelatihan serta pelayanan administrasi teknis fungsional dengan pembagian fungsi sebagai berikut:

  • Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Baubau;
  • Menyusun rencana program dan anggaran;
  • Menyelenggarakan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat;
  • Menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan, akutansi, verifikasi dan gantu rugi.
  1. Sekretariat DPPPA Kota Baubau terdiri atas beberapa sub bagian, yakni:
  2. Sub Bagian Program, yamg mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis penyusunan rencana dan program, melakukan pengolahan data dan pelaporan;
  3. Sub Bagian Keuangan, yang mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman teknis pengelolaan urusan keuangan, perbendaharaan dan penyusunan anggaran DPPPA;
  4. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan yang mempunyai tugas ketatausahaan, surat-menyurat dan arsip, urusan rumah tangga serta melaksanakan urusan kehumasan dan protokol, urusan administrasi, kepegawaian, ketatalaksanaan, mengumpulkan bahan pedoman peraturan perundang-undangan dan produk hukum serta melaksanakan urusan pendidikan dan pelatihan.
  5. Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (a) di pimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

 

  1. Bidang Data SIGA dan Partisipasi Masyarakat

melaksanakan fungsi:

  • Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
  • Penyiapan forum koordinasi dan penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
  • Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
  • Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
  • Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
  • Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
  • Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak; dan
  • Pengolahan system informasi gender dan anak serta pengelolaan website (e-gov);
  • Penyiapan pelembagaan data gender dan anak;
  • Penyiapan, penguatan dan pengembangan lembaga data gender dan anak.

Bidang Data, SIGA dan Partisipasi Masyarakat ini memiliki 3 (tiga) seksi yang masing-masing memiliki uraian tugas sebagai berikut:

 

  1. Seksi Data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) melaksanakan tugas:
  2. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan penyediaan layanan data Gender dan Anak;
  3. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan penyediaan layanan data Gender dan Anak dalam website (e-gov);
  4. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan pengolahan, analisis, penyajian dan penyediaan layanan data Gender dan Anak dalam website (e-gov);
  5. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengolahan, analisis, penyajian dan penyediaan layanan data Gender dan Anak dalam website (e-gov);
  6. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan pengolahan, analisis, penyajian dan penyediaan layanan data Gender dan Anak dalam website (e-gov);
  7. Penyiapan pelembagaan data Gender dan Anak dalam website (e-gov);
  8. Penyiapan, penguatan dan pengembangan lembaga data Gender dan Anak dalam website (e-gov);
  9. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan penyediaan layanan data Gender dan Anak dalam website (e-gov);
  10. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan penyediaan layanan data Gender dan Anak dalam website (e-gov);

 

  1. Seksi Evaluasi dan Pelaporan memiliki tugas sebagai berikut:
  2. Merencanakan kegiatan evaluasi dan pelaporan pada DPPPA;
  3. Menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan DPPPA;
  4. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD dan LPPD akhir masa jabatan dalam bidang DPPPA;
  5. Mengummpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Walikota pada DPPPA;
  6. Menyusun bahan laporan Akuntabilitas Kinerja DPPPA:
  7. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan masing-masing bidang;
  8. Menyusun rekapitulasi bidang-bidang pada lingkup DPPPA dalam penyusunan laporan kegiatan tugas pembantuan dari pemerintah dan atau provinsi setiap triwulan dan akhir tahun anggaran kepada Walikota melalui Bappeda untuk disampaikan kepada pemberi dana Tugas Pembantuan;
  9. Menyusun bahan persetujuan dan bahan penetapan urusan pemerintahan provinsi yang ditugaspembantuankan kepada pemerintah kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
  10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahn di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
  11. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  12. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
  13. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  14. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  15. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan megevaluasi hasil kerjanya untuk pengembangan karir;
  16. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan atau kegiatan kepada atasan;
  17. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
  18. Seksi Partisipasi Masyarakat bertugas sebagai berikut:
  19. Perumusan kebijakan peningkatan partisipasi masyarakat;
  20. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang partisipasi masyarakat;
  21. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang partisipasi masyarakat;
  22. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang partisipasi masyarakat;
  23. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang partisipasi masyarakat;
  24. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sebagai tugas tambahan oleh pimpinan.

 

 

 

  1. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga melaksanakan fungsi:
  • Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
  • Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, social, politik, hukum dan kualitas keluarga;
  • Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pegarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
  • Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan PUG dan PP di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik hukum dan kualitas keluarga;
  • Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik hukum dan kualitas keluarga;
  • Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik hukum dan kualitas keluarga;
  • Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
  • Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
  • Penyiapan penguatan dan pengembangan lemaga penyedia layana peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
  • Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik hukum dan kualitas keluarga.

 

 

 

 Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Kualitas Keluarga melaksanakan tugas:

  1. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga;
  2. Penyiapam forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga;
  3. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga;
  4. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga;
  5. Penyiapan fasiltasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
  6. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan suoervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
  7. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
  8. pemanauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutaman gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga.

 Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Sosial, Politik, dan Hukum, melaksanakan tugas;

1. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;

  1. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
  2. Penyiapan perumusan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
  3. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
  4. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
  5. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
  6. Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
  7. Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan ;
  8. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum.

 

  1. Seksi Perlindungan Perempuan, melaksanakan tugas;
  2. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan perempuan;
  3. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan perempuan;
  4. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan perempuan;
  5. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan perempuan;
  6. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan perempuan;
  7. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan perempuan;
  8. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi perempuan; dan
  9. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan perempuan.

 

  1. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, mempunyai fungsi terdiri dari:
  2. Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
  3. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
  4. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
  5. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
  6. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
  7. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
  8. Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan dunia usaha;
  9. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; dan
  10. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya.

 

Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak terdiri atas:

  1. Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Anak mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  2. Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  3. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  4. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  5. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  6. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  7. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  8. Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non-pemerintah dan dunia usaha di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  9. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan
  10. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan.

 

  1. Seksi Pemenuhan Hak Anak, mempunyai tugas sebagai berikut:
  2. Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
  3. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
  4. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
  5. Penyiapan koordinasi dan sikronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
  6. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
  7. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
  8. Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non-pemerintah dan dunia usaha;
  9. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
  10. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya.

 

  1. Seksi Perlindungan Khusus Anak, dengan uraian tugas sebagai berikut:
  2. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
  3. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
  4. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
  5. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
  6. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
  7. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
  8. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  9. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;

 

  • Sumber Daya DPPPA Kota Baubau

 

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menjalankan tugas dan fungsinya menggunakan sumber daya manusia dan asset/modal. Keadaan SDM/ pegawai dan asset/modal pada DPPPA Kota Baubau dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

di DPPPA Tahun 2017

 

No

Tingkat Pendidikan

PNS

Non PNS

Jumlah

L

P

L

P

1

SMP Sederajat

-

-

-

-

-

2

SMA Sederajat

4

5

-

-

9

3

D3

-

-

-

-

-

4

S1

2

12

-

-

14

5

S2

-

3

-

-

3

6

S3

-

-

-

-

-

 

Berikut adalah kondisi Sumber Daya Aparatur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Baubau berdasarkan tingkat dan jenjang pendidikan:

 

No

Nama

Pangkat/

Golongan

Jabatan

Pendidikan

Spesifikasi Keahlian

1.

Wa Ode Soraya, SE., M.Si

Pembina Tk.1, IV/b

Kepala Dinas

§  S1-Ekonomi Manajemen

§  S2-Magister Manajemen

§  Administrasi pemerintahan

§  Penyusunan dan perencanaan anggaran

I.  Sekretariat

1.

Asra Ibrahim, SE

Pembina IV/a

Sekretaris

§  S1-Sarjana Ekonomi

 

§  Ilmu Kebidanan

§  Ilmu Ekonomi

2.

Hj. Asni, SE

Penata TK.1, III/d

Kasubag. Program dan Keuangan

§  S1-Ekonomi Manajemen

 

§  Penyusunan Anggaraan

§  Perencanaan Anggaran

§   

3.

Dra. Junlias

Penata, III/c

Kasubag Umum dan Kepegawaian

§  S1- Administrasi Negara

§  Administrasi

    kepegawaian

4.

Elisyah, S.Sos

Penata Muda III/a

Staf Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

§  S1-

§  Administrasi surat-menyurat

5.

Hasniar

Pengatur

II/c

Staf Bagian Keuangan

§  SMA

§  Penyusunan dan administrasi anggaran/keuangan

6.

Achmad Azwar, SE

Penata, III/c

Staf Bagian Keuangan

§  S1-Manajemen

§  Penyusunan dan administrasi kepegawaian

7.

Elwin Alfian

Pengatur, II/c

Staf Bagian Perencanaan

§   

§  Pemetaan dan Pendataan Spasial

8.

Sitti Karmila

Pengatur, II/c

Staf Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

§  SMA

§  Bendahara Barang

9.

Muhammad Amaludin

Pengatur Muda Tk.1, II/b

Staf Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

§  SMA

§  Administrasi surat-menyurat

10.

Darmawan Setianegara, ST

Penata Muda Tk.1, III/b

Staf Bagian Perencanaan

§  S -1

§  Penyusunan dan administrasi perencanan anggaran

11.

 

 

 

Yunizal Nisaid

 

 

 

Pengatur Tk.1, II/d

 

 

Staf Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

§  SMA

 

 

 

 

§  Administrasi surat-menyurat

 

 

II. Bidang Data, SIGA dan Partisipasi Masyarakat

1.

Fanti Frida Yanti, SS., MA

 

 

Penata Tk.1, III/d

Kepala Bidang

§  S-2

§  Gender Analis;

§  Penelitian dan pengembangan

§  Perencanaan dan Penganggaran

2.

Suriyati, S.Sos,

Penata Tk.1, III/d

Kasi. Data, SIGA

§  S-1

§  

3.

Harliati, S.Sos

Penata Tk.1, III/d

 

Kasi. Partisipasi Masyarakat

§  S-1

§   

4.

La Ode Rijali

Penata Tk.1, III/d

 

Kasi Monev

§  SMA

§   

5

Zatna, S.Sos

Penata, III/c

Staf

§  S1- Ilmu Admnistrasi Negara

§  Operator

III. Bidang  Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga

1

Wan Sena

Pembina, IV/a

Kepala Bidang

§  SMA

§  Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

2.

Amriyani, S.Ip

Penata, III/c

Kepala Seksi Perlindungan Perempuan

§   

§   

3.

Wa Ode Rusniar

Penata Tk.1, III/d

Kepala Seksi

§  SMA

§   

4.

Wa Ode Hasniah Boti

Penata III/c

Kepala Seksi

§  SMA

§   


IV. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

1.

Wa Ode Hawayat Djafar, S.Sos

Pembina, IV/a

Kepala Bidang

§  S-1

 

§   

2.

Wa Ode Munsia Munsir Bay, SE

Penata, III/c

Kepala Seksi

§  S-1 Manajemen

 

§   

3.

Rosnah Kasim, ST

Penata, III/c

Kepala Seksi

§  S-1 Perikanan

 

§   

4.

Marlia, SE

Penata, III/c

Kepala Seksi

§  S-1 Manajemen

§   

 

 

Adapun jumlah pegawai (ASN) di DPPPA Kota Baubau total berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang. Berikut adalah uraian jumlah pegawai berdasarkan golongan di DPPPA Kota Baubau secara terpilah hingga 31 Agustus 2017.

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

di DPPPA Tahun 2017

 

No

Golongan

L

P

Jumlah

1

Golongan II

3

2

5

2

Golongan III

3

15

18

3

Golongan IV

-

4

4

Jumlah Total

27

 

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sebagai sebuah organisasi pemerintah daerah yang mandiri per 1 Januari 2017, kondisi sarana prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Baubau  masih sangat terbatas. Oleh karena itu, pada RKPD-P 2017, kebijakan anggaraan di DPPPA masih fokus pada program peningkatan sarana prasarana perkantoran untuk mendukung kinerja OPD baru ini. Berikut adalah gambaran sarana prasarana yang ada di DPPPA Kota Baubau sebelum RKPD-P 2017.

 

Tabel 2.3

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi

di DPPPA, per 31 Agustus 2017

 

No

Jenis Sarana dan Prasarana

Kondisi

Jumlah

Baik

Rusak

 

1

Komputer

1

1

2

2

Laptop

2

1

3

3

Printer

2

2

4

4

Proyektor

-

1

1

5

Meja Biro

10

-

10

6

Meja Setengah Biro

18

-

18

7

Kursi

35

2

37

8

Meja Komputer

3

-

3

9

Kursi Futura

10

1

11

10

Filling Cabinet

2

-

2

Pada penyusunan Renja-P DPPPA Tahun 2017, DPPPA mengajukan penambahan perlengkapan kantor dengan komposisi berikut:

Tabel 2.4

Jumlah Sarana dan Prasarana yang Diajukan Pada Renja-P 2017

 

No

Jenis Sarana dan Prasarana

Kondisi

Baru

Jumlah

1

Komputer

3

3

2

Laptop

3

3

3

Printer

5

5

4

Proyektor

1

1